BREAKING NEWS
Search

TOD versus TAD

Ilustrasi - Konsep pengembangan TOD (ITDP)
Banyak pengembangan mengklaim proyeknya berkonsep Transit Oriented Development alias TOD, padahal asal dekat bukan berarti TOD melainkan Transit-Adjacent Development (TAD).


Pembangunan infrastruktur untuk angkutan massal yang gencar dilakukan pemerintah dalam tiga hingga empat tahun belakangan ini, memang mesti diikuti dengan rencana penataan kota dan pemukiman yang ideal melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). 

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengembangan kawasan TOD dilakukan di terminal atau stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya.

Pembangunan berorientasi transit atau TOD, sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2017, merupakan konsep pengembangan kawasan yang berbasis dan berpusat di stasiun angkutan umum massal, yang mengakomodir pertumbuhan baru menjadi suatu kawasan campuran dengan area dengan berjarak 350 - 700 meter dari pusat kawasan yang terintegrasi. 

Konsep TOD, sebut Yoga Adiwinarto, Country Director The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), akan sangat berpengaruh dalam menurunkan kebutuhan untuk mengemudi dan konsumsi energi hingga 85%. 

Konsep ini akan sangat memerhatikan jaringan transportasi masal termasuk perencanaan untuk pejalan kaki atau sepeda, dan sudah harusnya diterapkan di DKI Jakarta atau sekitarnya yang dengan kepadatan tinggi, termasuk aktifitas perdagangan dan bisnis yang juga tinggi. Atau dengan kata lain, kawasan TOD harus berorientasi untuk pejalan kaki dan pengguna angkutan umum, bukan mobil.

“Banyak pengembangan yang masih menggunakan konsep Transit-Adjacent Development (TAD), bukan TOD. Karena mereka hanya fokus untuk menciptakan hunian yang hanya dekat dengan angkutan massal, namun masih menggunakan pola-pola lama,” ujar Yoga. 

Beberapa hal mendasar harus terlebih dahulu diperhatikan, sebagaimana yang masih menjadi momok di Ibukota, antaralain hierarki jalan yang timpang, termasuk fasilitas pejalan kaki yang juga belum tersedia dengan baik. 

“Contoh kecil saja adalah trotoar yang sangat tidak nyaman. Ukuranya kecil dan bahkan pejalan kaki di trotoar saja juga sering ditabrak kendaraan. Belum lagi soal jalur bagi para pesepeda. Ini yang mesti dibenahi terlebih dahulu,” kata Yoga.

DKI Jakarta, termasuk kota-kota satelitnya telah dan akan terkoneksi dengan jaringan angkutan massal yang bakal diterapkan konsep TOD di setiap simpul stasiunnya. Sebut saja KRL commuter line, Bus Rapid Transit (BRT), yang kemudian disusul oleh kereta ringan Light Rail Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT) yang kelak semuanya akan terkoneksi. 

Bahkan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini gencar bersinergi menerapkan konsep TOD di hampir semua stasiun angkutan massal tersebut. 

TOD Standard

Esensi pengembangan berbasis TOD adalah cara untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, dimana kegiatan yang dibutuhkan setiap warga dapat terpusat di area sekitar stasiun angkutan massal. Dengan adanya hunian, kantor, rekreasi, makanan, dan juga fasilitas untuk menunjang kebutuhan lainnya di sekitar stasiun, maka diharapkan kegiatan warga dapat lebih efisien dan dapat dilakukan hanya dengan berjalan kaki, dan jika perlu untuk bepergian agak jauh, dapat diakses dengan menggunakan angkutan umum. 

Jadi fokus utama TOD adalah penciptaan kawasan yang mendukung untuk berjalan kaki. Penggunaan kendaraan pribadi yang menurun adalah konsekuensi atau dampak dari penerapan TOD, namun bukan tujuan akhir.

Banyak syarat yang harus dipenuhi jika hunian atau kawasan pengembangan dapat dikategorikan sebagai kawasan TOD. Namun setidaknya ada 8 prinsip utama dari TOD Standard yang wajib ada, sebagaimana mengutip ITDP, yakni: 

1. Walk/Berjalan Kaki. 
Seluruh ruas jalan di dalam area TOD mendukung berjalan kaki yang aman dan lengkap, terlindungi dari matahari dan hujan. Termasuk akses langsung jalan kaki ke setiap gedung.

2. Cycle/Bersepeda. 
Jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman (terproteksi dari kendaran bermotor), mulai dari akses menuju jalur sepeda hingga parkir sepeda yang tersedia dalam jumlah cukup.

3. Connect/Menghubungkan. 
Rute berjalan kaki dan bersepeda pendek (lebih pendek dari rute kendaraan bermotor), langsung dan bervariasi, termasuk peniadaan pagar dan perimeter wall.

4. Transit/Angkutan Umum. 
Stasiun angkutan umum massal dalam jangkauan berjalan kaki.

5. Mix/Pembauran. 
Tata guna lahan mixed use atau kawasan hunian yang menyatukan berbagai fungsi, baik untuk permukiman dan non permukiman, setidaknya dalam satu blok atau bersebelahan. Dengan demikian jarak berjalan kaki menjadi lebih pendek, termasuk menuju ke ruang publik.

6. Densify/Memadatkan. 
Kepadatan permukiman dan non permukiman yang tinggi mendukung angkutan berkualitas tinggi, pelayanan lokal, dan aktivitas ruang publik. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa semua penduduk memiliki akses terhadap transportasi publik tersebut.

7. Compact/Merapatkan. 
Fokus pembangunan pada area yang telah terbangun, bukan daerah pinggiran, sehingga lebih banyak rute angkutan umum melayani area TOD. Dengan begitu, penduduk dalam kawasan maupun luar kawasan dapat tinggal berdekatan dengan sekolah, kantor, pusat jasa yang tentunya akan mengurangi kemacetan lalu lintas.

8. Shift/Beralih. 
Pengurangan lahan yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Disarankan luas total lahan parkir yang disediakan (termasuk gedung parkir dan basement) tidak boleh melebihi 35% dari luas total hunian.

“Maka langkah untuk menata ulang kawasan di sekitar koridor angkutan massal adalah dengan memperkecil ukuran blok bangunan, fasilitas pejalan kaki menerus, lajur dan parkir sepeda, tingkat kepadatan, mix use atau mix income development, batasi akses driveway, batasi jumlah parkir gedung, dan ciptakan kawasan yang padat jaringan pejalan kaki,” tegas Yoga.

Selain itu lanjutnya, pengembang kawasan TOD juga harus menyediakan hunian terjangkau, karena hunian terjangkau merupakan elemen penting dalam inclusive TOD. 

“Program insentif dan disinsentif harus mulai dilakukan. Contohnya adalah jika dalam kawasan TOD tidak ada hunian terjangkau, maka mereka diwajibkan untuk membayar penalti yang sangat tinggi,” kata Yoga.  */Pius Klobor - Majalah Property and The City Edisi 34/2017.



nanomag

Mereka akan selalu mengenangmu melalui karya yang menginspirasi dan tak berkesudahan


0 thoughts on “TOD versus TAD